Pengumuman

Diberitahukan kepada mahasiswa program studi diploma III Keuangan dan Perbankan FE UNS, semester 1, 3 dan 5 dan mahasiswa program diploma III Akuntansi Keuangan nilai akhir dapat di akses dan di download di blog ini mulai hari senin, 10 Januari 2011, pukul 12.00 WIB. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Dosen Pengampu
Johadi, SE

Silabus Mata Kuliah

Bagi rekan - rekan mahasiswa semester V program studi diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi UNS, Solo, bahwa perkuliahan semester Gasal Agustus 2010 - Januari 2011, efektif sejak tanggal 09 Agustus 2010. Untuk mendukung kegiatan perkuliahan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)dan memberikan gambaran perkuliahan selama satu semester maka silabus mata kuliah dapat di download di
http://www.ziddu.com/download/11147553/Silabus-MKRisikoLembagaKeuanganD3KP.pdf.html
dan
http://www.ziddu.com/download/11147599/Silabus-MKPrRisikoLembagaKeuanganD3KP.pdf.html
Mohon silabus tersebut dipelajari sebagai dasar kegiatan PBM. terima kasih.


Dosen Pengampu

ttd

JOHADI, SE

PENGUMUMAN NILAI AKHIR

Yth Saudara/i Mahasiswa
Program Diploma III FE UNS
Di Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya penilaian setiap komponen nilai dalam mata kuliah, maka sebagai tanggung jawab secara pribadi maupun institusi nilai mata kuliah a) Pengantar Mikroekonomi, b) Praktek Mikroekonomi, c) Praktek Komputer II, dan d) Praktek Penganggaran dapat di download di
http://www.ziddu.com/download/10611857/NilaiAkhirMKPengantarMikroekonomi.pdf.html,
http://www.ziddu.com/download/10611909/NilaiAkhirMKPraktekMikroekonomi.pdf.html,
http://www.ziddu.com/download/10612220/NilaiAkhirMKPraktekKomputerII.pdf.html,
http://www.ziddu.com/download/10612241/NilaiAkhirMKPraktekPenganggaranKlasA.pdf.html dan
http://www.ziddu.com/download/10612245/NilaiAkhirPraktekPenganggaranKlasB.pdf.html. Bagi mahasiswa yang akan mengajukan konfirmasi nilai akan di layani selama satu minggu dari pengumuman ini. Dan jika dalam waktu satu minggu tidak ada complain maka tidak ada pelayanan konfirmasi nilai di kemudian hari. Terima Kasih.

Solo, 08 Juli 2010
Dosen Pengampu

J O H A D I, S.E

PENGUMUMAN

BAGI MAHASISWA YANG NAMANYA DISEBUTKAN DIBAWAH INI DIMOHON SEGERA MENGUMPULKAN TUGAS MATA KULIAH PRAKTEK MIKROEKONOMI DAN PENGANTAR MAKROEKONOMI :
1. ADINDA AKLAQUL
2. AGUSTYARUM P.B
3. ASTIKA NURVIANA
4. RIZKY SUNANSYAH
JIKA SAMPAI DENGAN BESOK TUGAS BELUM DIKUMPULKAN MAKA KOMPONEN NILAI TUGAS DI ANGGAP NOL (0). HARAP DI PERHATIKAN BAGI YANG BERSANGKUTAN. TERIMA KASIH.

Nilai Ujian Akhir Mata Kuliah Pengantar Mikroekonomi dan Praktek Mikroekonomi

Nilai ujian akhir semester mata kuliah pengantar dan praktek mikroekonomi dapat di download di
http://www.ziddu.com/download/10592962/NilaiUASPengantarPrMikroekonomi.pdf.html. Bagi mahasiswa yang nilainya < 60 akan di lakukan ujian remidi pada hari Kamis, 08 Juli 2010, Pukul 07.30 - 08.30 di Ruang 5106, dan selamat bagi mahasiwa yang mendapatkan nilai A, B dan C. Tingkatkanlah prestasi saudara semoga sukses.

Ujian Remediasi Pr Penganggaran

Kepada Mahasiswa D3 Keuangan dan Perbankan FE UNS diberitahukan bahwa
UJIAN REMEDIASI MATA KULIAH Pr. PENGANGGARAN DILAKSANAKAN PADA :
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juni 2010
Tempat : Ruang Sidang II FE UNS (Ged.1 Lantai 2 FE UNS)
Pukul : 16.00 - 17.00
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatinnya diucapkan terima kasih.

Nilai Ujian Akhir Praktek Penganggaran

Diberitahukan kepada mahasiswa D3 Keuangan dan Perbankan FE UNS, nilai ujian akhir semester dapat di download di http://www.ziddu.com/download/10431795/NilaiPr.PenganggaranKelasA.pdf.html (untuk kelas A) dan http://www.ziddu.com/download/10431850/NilaiPrPenganggaranKelasB.pdf.html (untuk kelas B).
Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai E dan D akan dilaksanakan ujian remediasi pada tanggal 29 Juni 2010 pada pukuk 16.00 s.d selesai. Tempat pelaksanaan ujian remediasi akan diberitahukan sebelum 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Terima Kasih.

Perilaku Konsumen

Pada bab ini mahasiswa akan di ajak untuk mempelajari tentang teori perilaku konsumen (consumer behaviour theory) yaitu bagaimana perilaku konsumen dalam membelanjakan pendapataanya, untuk memperoleh kepuasan yang optimum. Beberapa sub pokok bahasan antara lain : mempelajari tentang kurva indiferen, peta kurva indiferen, garis anggaran (budget lines), fungsi anggaran, utilitas, fungsi utilitas, dan dasar pilihan konsumen (preferensi konsumen), serta belajar tentang indeks hidup. Untuk lebih jelasnya dapat di download di :
http://www.ziddu.com/download/9318968/BabIVPerilakuKonsumen.pdf.html

Bab III Teknik Forecasting Anggaran

Pada bab ini akan di bahas tentang berbagai pendekatan yang di gunakan dalam forecasting anggaran. Pendekatan ini penting di pelajari karena akan mempengaruhi hasil proyeksi khususnya forecasting untuk penjualan. Jika metode yang di gunakan tidak tepat maka prediksi penjualan juga tidak akurat, sehingga implikasinya adalah forecasting untuk bagian yang lain, misalnya perencanaan kapasitas produksi, keuangan dan penganggaran dan strategi penguasaan pangsa pasar, dll juga tidak akurat. Kompetensi ini perlu di pahami oleh mahasiswa agar dalam penyusunan anggaran komprehensif (master budget) tidak salah, dan dapat di implementasikan nantinya pada saat masuk dunia kerja. Untuk lebih lanjutnya dapat di download di link: http://www.ziddu.com/download/9226302/BabIIITeknikPeramalanAnggaran.pdf.html

Bab II Anggaran Komprehensif

Pada bab ini dibahas tentang anggaran komprehensif (master budget) yang menjelaskan tentang proses dan tahapan dalam penyusunan master budget. Adapun dalam penyusunan master budget di awali dengan penyusunan anggaran penjualan yang kemudian di lanjutkan dengan penyusunan anggaran biaya pemasaran, anggaran produksi, anggaran biaya administrasi. Setelah tahap ini informasi dari anggaran produksi dapat di susun anggaran pembelian bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead dan pada tahap terakhir dapat di susunlah laporan keuangan perusahaan yang di awali dengan penyusunan anggaran kas, anggaran rugi laba dan anggaran neraca, yang merupakan cerminan kondisi keuangan perusahaan. Dengan pengetahuan ini mahasiswa di harapkan memiliki kompetensi dalam menyusun anggaran komprehensif baik pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa khususnya perusahaan perbankan. Untuk lebih jelasnya dapat di download di link : http://www.ziddu.com/download/9226482/BabIIAnggaranKomprehensif.pdf.html

Bab I Gambaran Umum Penganggaran

Bab I Gambaran Umum Penganggaran ini membahas tentang perusahaan dan tipe perusahaan, tujuan perusahaan dalam menyusun anggaran, ciri anggaran perusahaan yang baik, proses penyusunan anggaran perusahaan (penganggaran perusahaan), fungsi penganggaran perusahaan dan jenis penganggaran perusahaan dan lain – lain. Dengan memahami gambaran umum pengganggaran mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengimplementasikan tahapan penyusunan anggaran perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat di download pada link : http://www.ziddu.com/download/9226609/BabIGambaranUmumPenganggaran.pdf.html

Mekanisme Pasar, Penawaran dan Permintaan

Pada Bab III saudara akan belajar tentang teori permintaan dan penawaran, mekanisme pasar dan bagaimana perubahan keseimbangan pasar (market equilibrium)?. Memahami konsep tersebut penting karena merupakan pondasi dalam aktivitas ekonomi, baik untuk skala mikro maupun maakro (agregat).Dengan demikian akan memudahkan mahasiswa dalam menjelaskan setiap fenomena ekonomi yang muncul dalam suatu perekonomian. Untuk lebih jelasnya dapat di download di link berikut :http://www.ziddu.com/download//.html

Pokok - Pokok Masalah Ilmu Ekonomi

Pada bab ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tahapan kegiatan ekonomi, yang menjadi dasar lahirnya ilmu ekonomi, definisi ilmu ekonomi, jenis ilmu ekonomi, dan kontek kajian ilmu ekonomi secara umum. Dengan pemahaman tersebut mahasiswa mampu menganalisa tentang berbagai persoalan pokok ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat di download di link :http://www.ziddu.com/download/8608736/BabIPokokPersoalanEkonomi.pdf.html

PR Pansus Century Jelang Laporan Akhir

Hampir dua bulan masyarakat Indonesia disuguhkan suatu pentas politik spektakuler. Partai - partai politik berlomba - lomba menunjukkan kekritisannya dalam menyikapi kebijakan ball out bank century. Fraksi Partai Politik yang tergabung dalam Pansus Angket Bank Century berusaha mengungkap kronologis kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan Bank Century yang menelan biaya sebesar 6,7 Trilyun. Dalam pandangan saya sebagai akademisi, ada beberapa hal yang ganjil dan perlu dijelaskan diantaranya :
1. Dasar Pemerintah dalam mengelurakan kebijakan tersebut apakah sudah tepat?
2. Apakah relevansi kebijakan tersebut dengan upaya penyelamatan perekonomian nasional waktu itu?
3. Bagaimana mekanisme pengambilan kebijakan tersebut ditempuh, dan sudah sesuaikah dengan regulasi dan perundang - undangan yang berlaku. Terlepas dari semua itu maka sebelum masa tugas pansus selesai ada PR yang harus segera di selesaikan antara lain sebagai berikut :
Rapat pimpinan Pansus Hak Angket Kasus Bank Century, Rabu (3/2/2010) di DPR RI, Jakarta, menetapkan 11 agenda yang akan dilakukan hingga masa kerjanya berakhir pada 4 Maret 2010.
Berikut ini adalah ke-11 agenda tersebut berikut waktunya:
1. Pemutaran rekaman Rapat Dewan Gubernur 13 November 2008 yang membahas kebijakan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek, Rapat Dewan Gubernur 20 November 2008 yang membahas penetapan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik, dan rapat KSSK yang memutuskan penggelontoran dana talangan untuk Bank Century. Pemutaran ini dilakukan Kamis (4/2/2010) esok. Pemutaran dilakukan sebelum fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya terkait kesimpulan akhir.
2. Rapat konsultasi dengan KPK dengan dua tema. Pertama mengenai permintaan KPK terkait rekaman pemeriksaan Pansus dan kedua mengenai penegasan posisi dan sikap politik Pansus kepada KPK. Rapat ini digelar pada Kamis, 4 Februari 2010.
3. Penyampaian pandangan awal fraksi terkait akuisisi dan merger, FPJP, dan penyertaan modal sementara (PMS). Pada saat ini, tidak ada pembahasan dan kesimpulan. Penyampaian pandangan awal ini penting agar pimpinan Pansus bisa menginventarisasi poin-poin yang bisa disepakati seluruh fraksi, dan poin-poin yang belum dapat disepakati. Rapat ini digelar 8 Februari 2010.
4. Rapat konsultasi dengan BPK dan PPATK terkait hasil audit lanjutan aliran dana Bank Century. Rapat ini digelar 9 Februari 2010.
5. Rapat pemeriksaan aliran dana. Pihak-pihak akan dipanggil sebagai saksi adalah Lembaga Penjamin Simpanan, direksi Bank Mutiara (terkait penggunaan PMS), direksi BUMN dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI, nasabah, deposan, dan pihak-pihak yang dicurigai menerima aliran dana Bank Century berdasarkan data PPATK. Ini akan berlangsung pada tanggal 10-11 Februari 2010.
6. Investigasi lapangan oleh anggota Pansus. Sebanyak 30 anggota Pansus akan dibagi menjadi 5-6 kelompok. Kota-kota yang akan dikunjungi adalah Medan, Palembang, Jabodetabek, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Investigasi lapangan berlangsung pada 12-14 Februari 2010.
7. Penyampaian pandangan soal kesimpulan dan rekomendasi versi masing-masing fraksi. Pada sesi ini, masing-masing fraksi diizinkan untuk saling berdebat dan berargumentasi. Rapat ini berlangsung pada 15 Februari 2010.
8. Pembentukan tim kecil yang bertugas menyiapkan laporan akhir Pansus dengan didukung tim ahli. Pembentukan dan persiapan laporan akhir ini berlangsung mulai 16-20 Februari 2010.
9. Rapat pleno Pansus mengenai kesimpulan dan rekomendasi akhir. Rapat ini berlangsung pada 22-23 Februari 2010.
10. Penyampaian laporan Pansus ke pimpinan DPR dan Badan Musyawarah DPR. Ini akan berlangsung pada tanggal 25 Februari 2010.
11. Penyampaian laporan akhir Pansus ke DPR dan pengambilan keputusan di sidang paripurna DPR pada tanggal 2 Maret 2010. (sumber Kompas.com)
Sebelas Agenda tersebut, perlu segera di selesaikan agar persoalan kasus Century semakin clear dan jelas. Dengan demikian pihak - pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan tersebut dapat mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan undang - undang yang berlaku. Dan kita sebagai warga negara yang baik kiranya mampu memberikan kontrol yang kontruktif untuk memastikan bahwa kerja pansus sesuai dengan amanat yang di tetapkan, dan tidak bermuatan politis, tetapi lebih mengedepankan aspek hukum dan rasa keadilan. Semoga bermanfaat

PILPRES 2009 dan KONSTITUSI

Secara konstitusional pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan mensejahterakan setiap warga negara Indonesia. Hal ini telah diamanatkan oleh para founding father bangsa Indonesia, Ir Soekarno dan Drs. Moh Hatta sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Penegasan tanggung jawab tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia.
Mengacu pada UUD 1945 tersebut, jelas bahwa dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tujuan utamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berarti bahwa bangsa Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur dan mengelola segala potensi yang di miliki oleh bangsa Indonesia, tanpa adanya campur tangan atau intervensi asing manapun yang menyebabkan runtuhnya kedaulatan sebagai suatu negara. Selanjutnya setelah bangsa Indonesia memiliki kedaulatan penuh tersebut, tujuan berikutnya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tujuan kedua ini sebagai konsekuensi atas pengelolaan penuh segala potensi yang di miliki oleh bangsa Indonesia, baik darat, laut dan udara. Dengan demikian tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah yang telah diberikan amanat oleh rakyat dalam pengelolaan bangsa Indonesia, tidak mengupayakan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indikator yang di gunakan untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah pendapatan per kapita meningkat. Berapa standar minimal tingkat pendapatan per kapita per hari rakyat Indonesia?. ILO memberikan batasan minimal US$ 2 Amerika Serikat, sehingga apabila jumlah rakyat Indonesia yang berpendapatan minimal 2 dollar US masih relatif banyak dan bahkan di bawah 2 dollar US, maka sesungguhnya pemerintah belum optimal dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Berikutnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan tugas yang menentukan daya saing bangsa Indonesia kedepan di tengah percaturan ekonomi global. Semakin fokus pemerintah terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, maka semakin baik tanggung jawab pemerintah Indonesia. Apalagi jika pemerintah tidak secara sungguh – sungguh mengupayakan kesejahteraan dan mencerdaskan bagi rakyat Indonesia maka sesungguhnya pemerintah tersebut telah melanggar konstitusional.
Dua hal ini penting untuk di cermati saat ini karena sejak tanggal 2 Juni 2009 kampanye calon presiden dan wakil presiden RI periode 2009 – 2014 mulai di laksanakan. Rakyat sebagi penentu atas kompetisi dari tiga calon presiden dan wakil presiden RI, harus cerdas memilih pemimpinya. Kesalahan dalam menentukan pemimpin akan berdampak pada gagalnya atau kurang berhasilnya upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam lima tahun ke depan. Jika hal itu terjadi maka rakyat akan menanggung dampaknya yang sangat luar biasa. Misalnya adanya ketidakmerataan hasil – hasil pembangunan, adanya ketimpangan pendapatan, ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan, akses informasi, perlindungan hak – hak asasi manusia, dan tidak adanya kesamaan hukum bagi semua rakyat Indonesia.
Oleh karena itu saat ini yang perlu di lakukan oleh rakyat Indonesia adalah secara cermat dan bijaksana memahami program – program kerja yang akan di lakukan oleh calon presiden dan wakil presiden RI. Kuncinya adalah program kerja yang realistis dan terukur dengan indikator pencapaian yang jelas berpihak kepada kepentingan rakyat. Indikator – Indikator yang dapat di cermati antara lain :
1. Kemandirian Ekonomi bangsa Indonesia
Kemandirian ekonomi suatu bangsa akan dapat tercapai jika semua potensi kekayaan bangsa Indonesia di gunakan secara optimal untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Program – program yang dapat di lakukan adalah nasionalisasi aset – aset penting yang menguasai hajad hidup rakyat banyak. Dengan demikian program privatisasi aset – aset penting atas dalil apapun akan di tolak apalagi jika negara yang terlibat dalam privatisasi sudah memiliki motif ekonomi yang jelas. Selanjutnya segala bentuk program yang berorientasi pada kepentingan kapitalis, pemilik modal, dan individualis harus di tolak. Inilah sumber ketimpangan pendapatan yang semakin tajam di bumi tercinta. Berikutnya program menghidupkannya soko guru perekonomian Indonesia yang bertumpu pada koperasi yang berasaskan kegotong royongan dan kekeluargaan. Dengan pengelolaan koperasi yang baik dan pengawasan yang optimal maka di harapkan sektor ekonomi lokal dapat tumbuh dan berkembang berbarengan dengan ekonomi nasional. Program lainnya adalah program pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan. Keseimbangan pemberdayaan ekonomi perkotaan dan perdesaan akan menyebabkan pemerataan pendapatan di seluruh negeri dengan bertumpu pada potensi masing – masing daerah secara integrated. Sehingga kemajuan kota bukan menjadikan pemiskinan desa, karena potensi ekonomi perdesaan di pindah ke kota, dan di tinggalkan begitu saja.
2. Peningkatan kualitas pendidikan bangsa Indonesia
Peningkatan kualitas pendidikan bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara :
1) Keberpihakan alokasi anggaran APBN pada pos pendidikan minimal 20%
2) Implementasi alokasi anggaran yang mendorong terciptanya kesempatan yang sama bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan
3) Adanya regulasi dan atau produk perundang – undangan yang menjamin hak pendidikan bagi warga negara Indonesia secara adil dengan pemerintah yang bertanggung jawab penuh.
Dengan berdasarkan ketiga hal tersebut UU BHP kurang tepat di terapkan di Indonesia, karena dalam implementasinya nanti jumlah rakyat Indonesia yang tidak dapat mengenyam pendidikan semakin meningkat. Apalagi sistem yang mengatur implemtasi BHP pendidikan tersebut belum teruji. Berikutnya program memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pemodal dari negara lain yang berinvestasi di bidang pendidikan perlu di tinjau ulang. Hal ini akan menyebabkan matinya lembaga pendidikan lokal. Dalam konteks kompetisi untuk menjamin mutu, agar lembaga pendidikan lokal juga lebih baik dalam pengelolaannya tidak masalah, yang jadi masalah adalah mayoritas lembaga pendidikan di Indonesia belum siap. Lalu bagaimana dampaknya kalau tidak di batasi?
3. Kedaulatan bangsa Indonesia
Kedaulatan suatu bangsa dapat di peroleh dengan
1) Membentuk lembaga negara yang fokus dalam menegakkan hukum dan melindungi HAM, serta fokus pada pemberantasan KKN di Indonesia. Pemimpin yang bersih dari KKN dan berkomitmen untuk menjadi tauladan dalam memberantas KKN, karena KKN telah menyebabkan 30 % anggara APBN nasional tidak tepat sasaran.
2) Meningkatkan anggaran pertahanan dan keamanan nasional, terutama Alutsista agar bangsa Indonesia di segani oleh negara lain dan agar gangguan keamanan nasional dapat di kendalikan
3) Meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas dan aktif, dengan mengedepankan kepentingan nasional bangsa Indonesia, diatas kepentingan apapun.
4) Menolak segala bentuk intervensi asing, dengan segala bentuk lembaga – lembaga yang menjadi tangan panjang negara lain.
Ketiga indikator utama tersebut dapat di jadikan referensi untuk menilai apakah dari ketiga figur calon presiden dan wakil presiden tersebut, benar – benar akan menjalankan amanat konstitusi tersebut. Jika sudah yakin, pilihlah salah satu dari ketiganya, semoga pilihan anda tepat, dan mampu menghantarkan bangsa Indonesia menjadi negara ”welfare stae”

Perencanaan Bisnis

Bab ini membahas tentang cara membuat perencanaan bisnis yang feasible. Materi diawali dengan pemahaman dasar mengenai perencanaan bisnis, tujuan dan pentingnya penyusunan perencanaan bisnis, kemudian aspek - aspek yang ada dalam penyusunan perencanaan bisnis, dan analisisnya. Untuk lebih jelasnya silahkan download di link :

http://www.ziddu.com/download/5170686/BabXRencanaBisnis.pdf.html

Manajemen dan Strategi Kewirausahaan

Pada bab ini di bahas mengenai pengelolaan / manajemen usaha yang di lakukan oleh wirausaha dengan berpegang pada POAC (Planning Organizing Actualting and Controling) untuk di terapkan dalam manajemen produksi atau operasi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manausia, dan manajemen keuangan. Konsep manajerial yang integrated tersebut di lakukan untuk mewujudkan sustainable usaha yang di lakukan wirausaha. Untuk lebih jelasnya silahkan download di link :

http://www.ziddu.com/download/5170552/BabIXManajemenKewirausahaan.pdf.html

Pengenalan dan Pemilihan Produk

Pada bab ini akan di bahas mengenai kenapa pengusaha perlu mengenal dan memilih jenis produk yang tepat, jenis – jenis produk yang di hasilkan, deferensiasi produk, langkah penjaringan ide dalam menentukan produk dan analisis SWOT nya..untuk lebih jelasnya silahkan download di link :
http://www.ziddu.com/download/5167638/BabVIIIPengenalandanPemilihanJenisProduk.ppt.html

Pengantar Kewirausahaan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang kewirausahaan di indonesia, dan teori umum yang membedakan wirausaha dan kewirausahaan, untuk lebih jelasnya silahkan download ke link dibawah ini :
http://www.ziddu.com/download/5160653/BabIPengantarKewirausahaan.ppt.html

PERAN ASOSIASI KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)

Asosiasi KKMB DIY hingga tahun 2006 kemarin meskipun dalam skala terbatas telah banyak membantu intermediasi UMKM dengan perbankan. Peran KKMB dalam pemberdayaan UMKM cukup besar. Berdasarkan pengalaman selama ini, banyak usaha mikro dan kecil meskipun sudah dikelola selama bertahun-tahun namun belum memiliki administrasi pembukuan yang baik. Padahal salah satu syarat dalam pengajuan kredit ke bank adalah adanya laporan kinerja usaha dalam bentuk laporan keuangan. Ketika pemilik UMKM berencana untuk meningkatkan usahanya, mereka terbentur pada penambahan modal. Masih banyak UMKM khususnya usaha mikro dan kecil yang belum bankable. Akses untuk mendapatkan pinjaman kredit dari bank dengan demikian menjadi terhambat. Inilah yang menjadi salah satu tugas KKMB untuk mempersiapkan UMKM agar menjadi lebih feasible dan bankable.

Selama tahun 2006 kemarin, kendala yang sering dijumpai oleh KKMB dalam mendampingi UMKM adalah belum adanya administrasi pembukuan yang baik dan belum memiliki rekening koran. Bahkan UMKM dengan omset 2 miliar per bulan pun juga belum memiliki pembukuan yang baik, apalagi rekening koran. Namun demikian, kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Menengok keberhasilan dan kegagalan beberapa UMKM yang didampingi oleh KKMB selama ini karena ditunjang oleh faktor utama yaitu kejujuran dari pemilik UMKM. Kejujuran pemilik UMKM akan memudahkan kerja KKMB dalam membenahi UMKM tersebut agar menjadi bankable dan feasible. Ketidakjujuran UMKM terhadap pendampingnya akan menyebabkan KKMB kesulitan ketika membenahi UMKM tersebut agar menjadi bankable.

Miliaran rupiah selama tahun 2006 kemarin telah berhasil disalurkan berkat jasa KKMB dari berbagai jenis UMKM. UMKM yang didampingi pun wilayahnya tidak hanya sebatas DIY, bahkan sampai Surakarta, Kutoarjo, Magelang, Temanggung, Bandung, dan Bali. Tahun 2007 merupakan tahun kerja keras bagi KKMB. Kemitraan dengan beberapa bank yang selama ini telah terjalin dengan baik akan terus dilanjutkan. Semenjak awal tahun 2007, beberapa bank bahkan telah menghubungi Ketua Asosiasi KKMB untuk dicarikan UMKM yang baik. Permintaan ini menunjukkan kepercayaan pihak perbankan pada KKMB. Tahun 2007 adalah tahun kerja keras bagi semua pihak untuk terus membangkitkan perekonomian riil bangsa ini.

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu fokus dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu dukungan untuk mengembangkan usaha mikro ini adalah pemberian kemudahan untuk mengakses kredit mikro dari perbankan, yang kemudian didukung dengan pengembangan mekanisme pendampingan, perluasan jaringan kerja dan kemitraan dengan dunia usa ha, serta perlindungan hukum. Dengan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro maka diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan untuk meningkatkan konsumsi dan akhirnya mampu menabung untuk menciptakan system jaminan sosialnya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. Disinilah sentral dari penanggulangan kemiskinan yang mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator yang berusaha menciptakan iklim yang kondusif bagi berjalannya proses ini. Sementara unsur-unsur di luar pemerintah akan berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam suatu mekanisme pasar yang bersahabat (friendly market mechanism).

Permasalahan yang mendasar dan seringkali dikeluhkan oleh usaha mikro adalah permodalan dan ketiadaan agunan. Dalam permasalahan permodalan untuk UMKM, terdapat polemik yang berkepanjangan antara UMKM dan bank. Pada dasarnya terdapat perbedaan bahasa di antara mereka. Implikasinya, tingkat penyerapan UMKM terhadap permodalan perbankan masih rendah. Pihak perbankan menuding pihak UMKM tidak mempunyai kapasitas yang memadai, sementara pihak UMKM mengklaim bahwa prosedur pencairan kredit terlalu sulit untuk dicapai oleh mereka. Mereka menuduh bank tidak mempunyai keberpihakan kepada UMKM.

Terkait dengan hal tersebut, KPK bekerjasama dengan Bank Indonesia –sebagai koordinator Pokja KPK bidang Lembaga Keuangan- menyelenggarakan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM Mitra Bank (yang disingkat Konsultan Keuangan Mitra Bank, KKMB). KKMB diperlukan untuk meningkatkan daya serap UMKM terhadap business plan perbankan ke sektor usaha yang produktif. KKMB akan diisi oleh para konsultan/pendamping yang ada di departemen teknis, swasta, Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat, dan lembaga penelitian.

KKMB ini perlu dukungan dari pihak pemerintah melalui instansi sektoral yang selama ini telah menyelenggarakan program pendampingan. Seperti Penyuluh Pertanian Lapangan dari Deptan, business development service untuk Sentra UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM, Petugas Lapangan Keluarga Berencana dari BKKBN, Fasilitator pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dari Depkimpraswil, Konsultan Pendamping pada Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPPM3) dari Departemen Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya.

Para KKMB ini nantinya akan bergerak untuk mendampingi usaha mikro dan kecil dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, khususnya dalam memperoleh akses permodalan dari perbankan. KKMB diharapkan mampu menjadi jembatan bagi ”perbedaan bahasa” antara usaha mikro dan kecil dengan perbankan, karena KKMB telah dibekali dengan kemampuan teknis keuangan perbankan. Keterlibatan perbankan dalam pemberdayaan KKMB sangat diperlukan mengingat hubungan antara UMKM – KKMB – Perbankan bersifat Trust. Dan kepercayaan dibentuk dengan jalan bekerja secara bersama-sama.